Menampilkan 21–30 dari 36 hasil
· ~11ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 2021
• 19 Jul 2026
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
www.literasihukum.com/peraturan/15130/perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-21-tahun-2001-tentang-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua
…rubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Peraturan
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 1 · Tahun 2025
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua
www.literasihukum.com/peraturan/14746/musyawarah-perencanaan-pembangunan-otonomi-khusus-provinsi-papua
…nal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Peraturan
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 12 · Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
www.literasihukum.com/peraturan/14711/organisasi-dan-tata-kerja-institut-seni-budaya-indonesia-tanah-papua
…omor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 35 · Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua
www.literasihukum.com/peraturan/17513/pembentukan-kabupaten-supiori-di-provinsi-papua
Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 2 · Tahun 2024
Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan
www.literasihukum.com/peraturan/16299/pembentukan-panitia-pemilihan-dan-tata-cara-seleksi-calon-anggota-panitia-seleksi-dalam-rangka-pengisian-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-papua-melalui-mekanisme-pengangkatan
…eksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
www.literasihukum.com/peraturan/14596/pembentukan-pengadilan-tinggi-agama-bali-pengadilan-tinggi-agama-papua-barat-pengadilan-tinggi-agama-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-agama-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-agama-kalimantan-utara
…or 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
www.literasihukum.com/peraturan/14595/pembentukan-pengadilan-tinggi-papua-barat-pengadilan-tinggi-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-kalimantan-utara
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 29 · Tahun 2022
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
www.literasihukum.com/peraturan/14323/pembentukan-provinsi-papua-barat-daya
Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 108 · Tahun 2025
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua
www.literasihukum.com/peraturan/1888/pengadaan-barangjasa-pemerintah-dalam-rangka-percepatan-pembangunan-di-papua
…ahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1987
Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea"
www.literasihukum.com/peraturan/17193/pengesahan-treaty-of-mutual-respect-friendship-and-cooperation-between-the-republic-of-indonesia-and-the-independent-state-of-papua-new-guinea
…Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea"
Pasang Iklan