Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Menampilkan 2130 dari 40 hasil · ~20ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 236 · Tahun 2015 • 19 Nov 2015
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
www.literasihukum.com/peraturan/1606/usaha-penyediaan-tenaga-listrik-dan-usaha-jasa-penunjang-tenaga-listrik
…ran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 236 Tahun 2015 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Peraturan Peraturan Badan Pusat Statistik · No. 3 · Tahun 2025 • 09 Sep 2025
Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Keja Badan Pusat StatistikProvinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota
www.literasihukum.com/peraturan/6533/perubahan-atas-peraturan-badan-pusat-statistik-nomor-5-tahun-2023-tentang-organisasi-dan-tata-keja-badan-pusat-statistikprovinsi-dan-badan-pusat-statistik-kabupatenkota
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Keja Badan Pusat StatistikProvinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota
Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum · No. 2 · Tahun 2025 • 05 Sep 2025
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
www.literasihukum.com/peraturan/7434/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-badan-pengawas-pemilihan-umum-badan-pengawas-pemilihan-umum-provinsi-dan-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupatenkota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum P…
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 242 · Tahun 2015 • 24 Nov 2015
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas Dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
www.literasihukum.com/peraturan/1491/pedoman-penetapan-penghasilan-direksi-badan-pengawas-dan-dewan-komisaris-badan-usaha-milik-daerah
…husus Ibukota Jakarta Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas Dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 89 · Tahun 2016 • 13 Apr 2016
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal
www.literasihukum.com/peraturan/12281/analisis-jabatan-dan-analisis-beban-kerja-pada-badan-pembinaan-badan-usaha-milik-daerah-dan-penanaman-modal
…bukota Jakarta Nomor 89 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 51 · Tahun 2017 • 13 Apr 2017
Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Analisa Jabatan
www.literasihukum.com/peraturan/10863/nomenklatur-jabatan-bagi-pegawai-negeri-sipil-pada-badan-pembinaan-badan-usaha-milik-daerah-berdasarkan-analisa-jabatan
…ta Jakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Analisa Jabatan
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 • 11 Jun 2026
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
www.literasihukum.com/peraturan/412/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-daerah-pusat-layanan-usaha-terpadu-pada-dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah-perindustrian-dan-perdagangan
…5 Tahun 2025 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 3 · Tahun 2024 • 26 Jun 2026
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
www.literasihukum.com/peraturan/14963/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menen…
Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 5 · Tahun 2024 • 19 Jul 2026
Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
www.literasihukum.com/peraturan/15318/pedoman-umum-penyelenggaraan-bantuan-pemerintah-pada-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1962
Hygne Usaha-Usaha Bagi Umum
www.literasihukum.com/peraturan/16817/hygne-usaha-usaha-bagi-umum
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygne Usaha-Usaha Bagi Umum
Pasang Iklan
Ukuran: 970×250, 970×90, 728×90 (Desktop) • 320×100 (Mobile)
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.