Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 51 · Tahun 2023 • 01 Nov 2023

PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

www.literasihukum.com/peraturan/12168/pedoman-pemasangan-alat-peraga-kampanye-pemilihan-umum-dan-pemilihan-kepala-daerah

…Perwali) Kota Ternate Nomor 51 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 215 · Tahun 1962 • 15 Jun 1962

Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Negara Peninjauan Kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan II

www.literasihukum.com/peraturan/15333/penunjukan-kepala-sekretariat-panitia-negara-peninjauan-kembali-rancangan-undang-undang-pemilihan-umum-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-tingkat-i-dan-ii

…g Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Negara Peninjauan Kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan II

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia

www.literasihukum.com/peraturan/16709/kedudukan-keuangan-presiden-wakil-presiden-dan-pejabat-yang-menjalankan-pekerjaan-jabatan-presiden-republik-indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 29 · Tahun 1957

Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalangan

www.literasihukum.com/peraturan/15995/pejabat-yang-menjalankan-pekerjaan-jabatan-presiden-jika-presiden-mangkat-berhenti-atau-berhalangan-sedang-wakil-presiden-tidak-ada-atau-berhalangan

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalangan

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 10 · Tahun 1960

Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti, Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan

www.literasihukum.com/peraturan/15823/pejabat-yang-menjalankan-pekerjaan-jabatan-presiden-jika-presiden-mangkat-berhenti-atau-berhalangan-sedang-wakil-presiden-tidak-ada-atau-berhalangan

…ang-Undang (Perpu) Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti, Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan

Materi Hukum • 31 Mar 2024

PHPU: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

www.literasihukum.com/phpu-perselisihan-hasil-pemilihan-umum

Artikel ini akan memberikan pemahaman mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara mendasar dan jelas.

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 6 · Tahun 1981

Naskah Undang-Undang Pemilihan Umum Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980

www.literasihukum.com/peraturan/15621/naskah-undang-undang-pemilihan-umum-seperti-yang-dimaksud-dalam-pasal-ii-undang-undang-nomor-2-tahun-1980

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 1981 tentang Naskah Undang-Undang Pemilihan Umum Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1969 • 05 Jul 1969

Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang

www.literasihukum.com/peraturan/17001/pernyataan-berbagai-penetapan-presiden-dan-peraturan-presiden-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang

Opini • 27 May 2024

Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern

www.literasihukum.com/sistem-noken-di-papua-tradisi-dan-demokrasi

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Sistem Noken, termasuk kelebihan, kelemahan, dan implikasinya dalam konteks demokrasi modern.

Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum · No. 1 · Tahun 2025

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

www.literasihukum.com/peraturan/10756/pengawasan-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan