Peraturan Undang-undang (UU) · No. 14 · Tahun 1969 • 19 Nov 1969

Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

www.literasihukum.com/peraturan/16992/ketentuan-ketentuan-pokok-mengenai-tenaga-kerja

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1972 • 28 Jul 1972

Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi

www.literasihukum.com/peraturan/17057/ketentuan-ketentuan-pokok-transmigrasi

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1974 • 06 Nov 1974

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

www.literasihukum.com/peraturan/17072/ketentuan-ketentuan-pokok-kesejahteraan-sosial

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1982 • 20 Sep 1982

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967

www.literasihukum.com/peraturan/17130/perubahan-atas-undang-undang-nomor-11-tahun-1966-tentang-ketentuan-ketentuan-pokok-pers-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-4-tahun-1967

…(UU) Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 1982 • 19 Sep 1982

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

www.literasihukum.com/peraturan/17131/ketentuan-ketentuan-pokok-pertahanan-keamanan-negara-republik-indonesia

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 34 · Tahun 1992 • 30 Jun 1992

Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

www.literasihukum.com/peraturan/15669/penundaan-berlakunya-ketentuan-pasal-5-ayat-1-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-1991-tentang-ketentuan-konversi-hak-atas-tanah-di-propinsi-daerah-tingkat-i-timor-timur-menurut-undang-undang-pokok-agraria

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 75 · Tahun 2001 • 30 Nov 2001

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

www.literasihukum.com/peraturan/15860/perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1969-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-11-tahun-1967-tentang-ketentuan-ketentuan-pokok-pertambangan

…erintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1959 • 26 Jun 2026

Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan

www.literasihukum.com/peraturan/16666/ketentuan-ketentuan-umum-mengenai-tanda-tanda-kehormatan

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1962

Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah

www.literasihukum.com/peraturan/16815/ketentuan-ketentuan-pokok-bank-pembangunan-daerah

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1970

Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

www.literasihukum.com/peraturan/17038/ketentuan-ketentuan-pokok-daerah-perdagangan-bebas-dan-pelabuhan-bebas

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas