Menampilkan 11–20 dari 40 hasil
· ~25ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 17 Jan 2024
Menakar Indepedensi Penjabat Kepala Daerah di Tahun Politik 2024
www.literasihukum.com/penjabat-kepala-daerah-di-tahun-politik-independensikah
…khir tahun 2023. Keberadaan PJ di beberapa daerah untuk mengisi masa rentang waktu menuju Pemilukada Serentak...
Opini
• 18 Aug 2023
Sistem Pemilu Proporsional Tertutup V. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka: Pandangan Ahli
www.literasihukum.com/proporsional-tertutup-dan-terbuka
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dan sistem pemilu proporsional terbuka. Perubahan sistem dalam konteks negara demokrasi konstitusional memiliki pe...
Opini
• 18 Apr 2024
Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu
www.literasihukum.com/menimbang-kesetimbangan-penegakan-hukum-pemilu
Artikel ini membahas urgensi penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan dalam konteks Pemilu di Indonesia.
Opini
• 17 Feb 2025
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
www.literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Opini
• 27 May 2024
Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern
www.literasihukum.com/sistem-noken-di-papua-tradisi-dan-demokrasi
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Sistem Noken, termasuk kelebihan, kelemahan, dan implikasinya dalam konteks demokrasi modern.
Opini
• 06 Mar 2024
Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif
www.literasihukum.com/menyingkap-ambang-batas-parlemen
Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pi...
Opini
• 14 Feb 2024
Stop Jual Suara! Larangan Keras Money Politic dalam UU Pemilu
www.literasihukum.com/larangan-money-politic-di-pemilu
Artikel ini membahas mengenai Money Politic di era pemilu berdasarkan UU Pemilu
Opini
• 22 Feb 2024
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
www.literasihukum.com/hubungan-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-daerah
…el ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...
Opini
• 25 Feb 2023
Dilema Ambisi Otonomi Daerah : Ragam Teks Hukum dalam Konstitusi dan Potret Realitas
www.literasihukum.com/ambisi-otonomi-daerah
Otonomi Daerah dan Keadilan Sosial Literasi Hukum - Perjalanan panjang dan semangat terhadap penegakan otonomi yang seluas-luasnya merupakan cita-cita tertinggi demi mewujudkan keadilan sosial bagi...
Opini
• 30 Jan 2024
Netralitas TNI dan Polri: Mengapa TNI dan Polri tidak memilih dalam Pemilu?
www.literasihukum.com/netralitas-tni-dan-polri
…berikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.
Pasang Iklan