Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 215 · Tahun 1962 • 15 Jun 1962

Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Negara Peninjauan Kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan II

www.literasihukum.com/peraturan/15333/penunjukan-kepala-sekretariat-panitia-negara-peninjauan-kembali-rancangan-undang-undang-pemilihan-umum-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-tingkat-i-dan-ii

…siden (Keppres) Nomor 215 Tahun 1962 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Negara Peninjauan Kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ting…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2023 • 14 Apr 2023

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

www.literasihukum.com/peraturan/9342/peninjauan-kembali-tarif-retribusi-pelayanan-parkir-di-tepi-jalan-umum

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Peraturan Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara · No. 6 · Tahun 2024 • 08 Jul 2026

Tata Cara Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara

www.literasihukum.com/peraturan/10240/tata-cara-peninjauan-kembali-revisi-dan-penetapan-rencana-detail-tata-ruang-di-ibu-kota-nusantara

Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 271 · Tahun 1967

Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

www.literasihukum.com/peraturan/15453/panitia-negara-peninjauan-kembali-undang-undang-nomor-19-tahun-1964-undang-undang-nomor-13-tahun-1965

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 271 Tahun 1967 tentang Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 38 · Tahun 1967

Pembentukan Panitia Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

www.literasihukum.com/peraturan/15455/pembentukan-panitia-peninjauan-kembali-undang-undang-nomor-19-tahun-1964-dan-undang-undang-nomor-13-tahun-1965

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 Tahun 1967 tentang Pembentukan Panitia Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 168 · Tahun 1968

Pengangkatan Buyung Datuk Intan Sati, S.H. Sebagai Anggota Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

www.literasihukum.com/peraturan/15456/pengangkatan-buyung-datuk-intan-sati-sh-sebagai-anggota-panitia-negara-peninjauan-kembali-undang-undang-nomor-19-tahun-1964-dan-undang-undang-nomor-13-tahun-1965

…un 1968 tentang Pengangkatan Buyung Datuk Intan Sati, S.H. Sebagai Anggota Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 170 · Tahun 1968

Perpanjangan Masa Kerja Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

www.literasihukum.com/peraturan/15457/perpanjangan-masa-kerja-panitia-negara-peninjauan-kembali-undang-undang-nomor-19-tahun-1964-dan-undang-undang-nomor-13-tahun-1965

…an Presiden (Keppres) Nomor 170 Tahun 1968 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 59 · Tahun 2025

Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

www.literasihukum.com/peraturan/12478/pembelian-kembali-dan-penjualan-secara-langsung-surat-berharga-syariah-negara-serta-penerbitan-surat-berharga-syariah-negara-sebagai-seri-penukar-dalam-rangka-pembelian-kembali-surat-utang-negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2025 tentang Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Ut…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1948 • 09 Nov 1948

Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

www.literasihukum.com/peraturan/15643/pengadilan-tentara-hukum-acara-pidana-peraturan-tentang-mengadakan-perubahan-dan-penambahan-dalam-undang-undang-no-8-tahun-1946-dari-hal-hukum-acara-pidana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 73 · Tahun 1958 • 20 Sep 1958

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

www.literasihukum.com/peraturan/15915/menyatakan-berlakunya-undang-undang-no-1-tahun-1946-republik-indonesia-tentang-peraturan-hukum-pidana-untuk-seluruh-wilayah-republik-indonesia-dan-mengubah-kitab-undang-undang-hukum-pidana

…akan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana