Database Undang-Undang

Literasi hukum merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya. Oleh karena itu, kami hadir untuk membagikan Undang-Undang dalam bentuk pdf yang mudah diunduh dan dibaca. Melalui artikel ini, kami berharap dapat membantu masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku di negara ini.

 

No.	Judul Undang-Undang	Tentang	Unduh
1	UU NO. 1 TAHUN 2023	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
2	UU NO. 9 TAHUN 2022	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	UU NO. 8 TAHUN 2022	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
4	UU NO. 7 TAHUN 2022	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
5	UU NO. 6 TAHUN 2022	PROVINSI SULAWESI TENGAH
6	UU NO. 5 TAHUN 2022	PROVINSI SULAWESI UTARA
7	UU NO. 4 TAHUN 2022	PROVINSI SULAWESI SELATAN
8	UU NO. 3 TAHUN 2022	IBU KOTA NEGARA
9	UU NO. 29 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
10	UU NO. 28 TAHUN 2022	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
11	UU NO. 27 TAHUN 2022	PELINDUNGAN DATA PRIBADI
12	UU NO. 26 TAHUN 2022	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
13	UU NO. 25 TAHUN 2022	PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA)
14	UU NO. 24 TAHUN 2022	PENGESAHAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL)
15	UU NO. 23 TAHUN 2022	PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI
16	UU NO. 22 TAHUN 2022	PEMASYARAKATAN
17	UU NO. 21 TAHUN 2022	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
18	UU NO. 20 TAHUN 2022	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
19	UU NO. 2 TAHUN 2022	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
20	UU NO. 19 TAHUN 2022	PROVINSI RIAU
21	UU NO. 18 TAHUN 2022	PROVINSI JAMBI
22	UU NO. 17 TAHUN 2022	PROVINSI SUMATERA BARAT
23	UU NO. 16 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
24	UU NO. 15 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA TENGAH
25	UU NO. 14 TAHUN 2022	PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA SELATAN
26	UU NO. 13 TAHUN 2022	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
27	UU NO. 12 TAHUN 2022	TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
28	UU NO. 11 TAHUN 2022	KEOLAHRAGAAN
29	UU NO. 10 TAHUN 2022	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
30	UU NO. 1 TAHUN 2022	HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
31	UU NO. 9 TAHUN 2021	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA
32	UU NO. 8 TAHUN 2021	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA
33	UU NO. 7 TAHUN 2021	HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
34	UU NO. 6 TAHUN 2021	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022
35	UU NO. 5 TAHUN 2021	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
36	UU NO. 4 TAHUN 2021	PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK)
37	UU NO. 3 TAHUN 2021	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
38	UU NO. 2 TAHUN 2021	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
39	UU NO. 11 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
40	UU NO. 10 TAHUN 2021	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM, DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
41	UU NO. 1 TAHUN 2021	PENGESAHAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EFTA STATES (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA)
42	UU NO. 9 TAHUN 2020	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
43	UU NO. 8 TAHUN 2020	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019
44	UU NO. 7 TAHUN 2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
45	UU NO. 6 TAHUN 2020	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
46	UU NO. 5 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION)
47	UU NO. 4 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
48	UU NO. 3 TAHUN 2020	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
49	UU NO. 2 TAHUN 2020	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG
50	UU NO. 13 TAHUN 2020	PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KETUJUH BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
51	UU NO. 12 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
52	UU NO. 11 TAHUN 2020	CIPTA KERJA
53	UU NO. 10 TAHUN 2020	BEA METERAI
54	UU NO. 1 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA–AUSTRALIA (INDONESIA–AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)
1	UU NO. 9 TAHUN 2019	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON EXTRADITION)
2	UU NO. 8 TAHUN 2019	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
3	UU NO. 7 TAHUN 2019	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
4	UU NO. 6 TAHUN 2019	PENGESAHAN PERJANJIAN MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES)
5	UU NO. 5 TAHUN 2019	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION)
6	UU NO. 4 TAHUN 2019	KEBIDANAN
7	UU NO. 3 TAHUN 2019	PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
8	UU NO. 24 TAHUN 2019	EKONOMI KREATIF
9	UU NO. 23 TAHUN 2019	PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA
10	UU NO. 22 TAHUN 2019	SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN
11	UU NO. 20 TAHUN 2019	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
12	UU NO. 2 TAHUN 2019	PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLICOF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
13	UU NO. 19 TAHUN 2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
14	UU NO. 18 TAHUN 2019	PESANTREN
15	UU NO. 17 TAHUN 2019	SUMBER DAYA AIR
16	UU NO. 16 TAHUN 2019	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
17	UU NO. 15 TAHUN 2019	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
18	UU NO. 14 TAHUN 2019	PEKERJA SOSIAL
19	UU NO. 13 TAHUN 2019	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
20	UU NO. 12 TAHUN 2019	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
21	UU NO. 11 TAHUN 2019	SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
22	UU NO. 10 TAHUN 2019	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
23	UU NO. 1 TAHUN 2019	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)
24	UU NO. 9 TAHUN 2018	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
25	UU NO. 8 TAHUN 2018	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
26	UU NO. 7 TAHUN 2018	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE
27	UU NO. 6 TAHUN 2018	KEKARANTINAAN KESEHATAN
28	UU NO. 5 TAHUN 2018	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG
29	UU NO. 4 TAHUN 2018	PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KEENAM BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
30	UU NO. 3 TAHUN 2018	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)
31	UU NO. 2 TAHUN 2018	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
32	UU NO. 13 TAHUN 2018	SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
33	UU NO. 12 TAHUN 2018	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019
34	UU NO. 11 TAHUN 2018	PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION)
35	UU NO. 10 TAHUN 2018	PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI (DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA)
36	UU NO. 1 TAHUN 2018	KEPALANGMERAHAN
37	UU NO. 13 TAHUN 2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION)
38	UU NO. 9 TAHUN 2017	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
39	UU NO. 8 TAHUN 2017	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
40	UU NO. 7 TAHUN 2017	PEMILIHAN UMUM
41	UU NO. 6 TAHUN 2017	ARSITEK
42	UU NO. 5 TAHUN 2017	PEMAJUAN KEBUDAYAAN
43	UU NO. 4 TAHUN 2017	PENGESAHAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014)
44	UU NO. 3 TAHUN 2017	SISTEM PERBUKUAN
45	UU NO. 2 TAHUN 2017	JASA KONSTRUKSI
46	UU NO. 18 TAHUN 2017	PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
47	UU NO. 17 TAHUN 2017	PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
48	UU NO. 16 TAHUN 2017	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
49	UU NO. 15 TAHUN 2017	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
50	UU NO. 14 TAHUN 2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
51	UU NO. 12 TAHUN 2017	PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)
52	UU NO. 11 TAHUN 2017	PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI)
53	UU NO. 10 TAHUN 2017	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
54	UU NO. 1 TAHUN 2017	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014)
1	UU NO. 9 TAHUN 2016	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN
2	UU NO. 8 TAHUN 2016	PENYANDANG DISABILITAS
3	UU NO. 7 TAHUN 2016	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM
4	UU NO. 6 TAHUN 2016	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN
5	UU NO. 5 TAHUN 2016	PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN MOU ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN LTIGTMEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCELTIGT
6	UU NO. 4 TAHUN 2016	TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
7	UU NO. 3 TAHUN 2016	PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT LTIGTMEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIESLTIGT
8	UU NO. 20 TAHUN 2016	MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
9	UU NO. 2 TAHUN 2016	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN LTIGTAGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCELTIGT
10	UU NO. 19 TAHUN 2016	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN ALAT ELEKTRONIK
11	UU NO. 18 TAHUN 2016	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
12	UU NO. 17 TAHUN 2016	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG
13	UU NO. 16 TAHUN 2016	PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)
14	UU NO. 15 TAHUN 2016	PENGESAHAN LTIGTMARITIME LABOUR CONVENTIONLTIGT 2006 KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM 2006
15	UU NO. 14 TAHUN 2016	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
16	UU NO. 13 TAHUN 2016	PATEN
17	UU NO. 12 TAHUN 2016	PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2016
18	UU NO. 11 TAHUN 2016	PENGAMPUNAN PAJAK
19	UU NO. 10 TAHUN 2016	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANGUNDANG
20	UU NO. 1 TAHUN 2016	PENJAMINAN
21	UU NO. 9 TAHUN 2015	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
22	UU NO. 8 TAHUN 2015	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
23	UU NO. 7 TAHUN 2015	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
24	UU NO. 6 TAHUN 2015	PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA)
25	UU NO. 5 TAHUN 2015	PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)
26	UU NO. 4 TAHUN 2015	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
27	UU NO. 3 TAHUN 2015	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
28	UU NO. 2 TAHUN 2015	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
29	UU NO. 14 TAHUN 2015	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
30	UU NO. 13 TAHUN 2015	PENGESAHAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTENCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
31	UU NO. 12 TAHUN 2015	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
32	UU NO. 11 TAHUN 2015	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN
33	UU NO. 10 TAHUN 2015	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG
34	UU NO. 1 TAHUN 2015	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
35	UU NO. 9 TAHUN 2014	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
36	UU NO. 8 TAHUN 2014	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
37	UU NO. 7 TAHUN 2014	PERDAGANGAN
38	UU NO. 6 TAHUN 2014	DESA
39	UU NO. 5 TAHUN 2014	APARATUR SIPIL NEGARA
40	UU NO. 42 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
41	UU NO. 41 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
42	UU NO. 40 TAHUN 2014	PERASURANSIAN
43	UU NO. 4 TAHUN 2014	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG
44	UU NO. 39 TAHUN 2014	PERKEBUNAN
45	UU NO. 38 TAHUN 2014	KEPERAWATAN
46	UU NO. 37 TAHUN 2014	KONSERVASI TANAH DAN AIR
47	UU NO. 36 TAHUN 2014	TENAGA KESEHATAN
48	UU NO. 35 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
49	UU NO. 34 TAHUN 2014	PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
50	UU NO. 33 TAHUN 2014	JAMINAN PRODUK HALAL
51	UU NO. 32 TAHUN 2014	KELAUTAN
52	UU NO. 31 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
53	UU NO. 30 TAHUN 2014	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54	UU NO. 3 TAHUN 2014	PERINDUSTRIAN
55	UU NO. 29 TAHUN 2014	PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
56	UU NO. 28 TAHUN 2014	HAK CIPTA
57	UU NO. 27 TAHUN 2014	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
58	UU NO. 26 TAHUN 2014	PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)
59	UU NO. 25 TAHUN 2014	HUKUM DISIPLIN MILITER
60	UU NO. 24 TAHUN 2014	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013
61	UU NO. 23 TAHUN 2014	PEMERINTAHAN DAERAH
62	UU NO. 22 TAHUN 2014	PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
63	UU NO. 21 TAHUN 2014	PANAS BUMI
64	UU NO. 20 TAHUN 2014	STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
65	UU NO. 2 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
66	UU NO. 19 TAHUN 2014	PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY)
67	UU NO. 18 TAHUN 2014	KESEHATAN JIWA
68	UU NO. 17 TAHUN 2014	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
69	UU NO. 16 TAHUN 2014	PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
70	UU NO. 15 TAHUN 2014	PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
71	UU NO. 14 TAHUN 2014	PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
72	UU NO. 13 TAHUN 2014	PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA)
73	UU NO. 12 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
74	UU NO. 11 TAHUN 2014	KEINSINYURAN
75	UU NO. 10 TAHUN 2014	PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)
76	UU NO. 1 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
77	UU NO. 9 TAHUN 2013	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
78	UU NO. 8 TAHUN 2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
79	UU NO. 7 TAHUN 2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
80	UU NO. 6 TAHUN 2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA
81	UU NO. 5 TAHUN 2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGA LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
82	UU NO. 4 TAHUN 2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT
83	UU NO. 3 TAHUN 2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
84	UU NO. 24 TAHUN 2013	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
85	UU NO. 23 TAHUN 2013	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
86	UU NO. 22 TAHUN 2013	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012
87	UU NO. 21 TAHUN 2013	KEANTARIKSAAN
88	UU NO. 20 TAHUN 2013	PENDIDIKAN KODEKTERAN
89	UU NO. 2 TAHUN 2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
90	UU NO. 19 TAHUN 2013	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
91	UU NO. 18 TAHUN 2013	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
92	UU NO. 17 TAHUN 2013	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
93	UU NO. 16 TAHUN 2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATRA SELATAN
94	UU NO. 15 TAHUN 2013	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013
95	UU NO. 14 TAHUN 2013	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT
96	UU NO. 13 TAHUN 2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
97	UU NO. 12 TAHUN 2013	PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
98	UU NO. 11 TAHUN 2013	PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI)
99	UU NO. 10 TAHUN 2013	PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL)
100	UU NO. 1 TAHUN 2013	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO