Database Peraturan Presiden

Literasi hukum sangat penting untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kami hadir untuk membagikan Peraturan Presiden dalam bentuk pdf yang mudah diakses dan dibaca. Melalui artikel ini, kami berharap dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mengetahui aturan hukum dan kebijakan yang diterbitkan oleh Presiden dan memberikan pemahaman yang lebih baik akan tata cara pemerintahan yang berlaku.

No.	Judul Undang-Undang	Tentang	Unduh
1	PERPRES NO. 10 TAHUN 2022	ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2	PERPRES NO. 89 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
3	PERPRES NO. 25 TAHUN 2022	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA (AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC)
4	PERPRES NO. 88 TAHUN 2022	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
5	PERPRES NO. 110 TAHUN 2022	JAMINAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
6	PERPRES NO. 54 TAHUN 2022	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
7	PERPRES NO. 33 TAHUN 2022	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
8	PERPRES NO. 98 TAHUN 2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022
9	PERPRES NO. 131 TAHUN 2022	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA
10	PERPRES NO. 21 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN
11	PERPRES NO. 31 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN
12	PERPRES NO. 117 TAHUN 2022	KEMENTERIAN PERTANIAN
13	PERPRES NO. 70 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
14	PERPRES NO. 109 TAHUN 2022	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENYESUAIAN BATAS ANTARA FLIGHT INFORMATION REGION JAKARTA DAN FLIGHT INFORMATION REGION SINGAPURA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY BETWEEN THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION AND THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY BETWEEN THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION AND THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION
15	PERPRES NO. 75 TAHUN 2022	PENATAAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN PASAR LELANG KOMODITAS
16	PERPRES NO. 29 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN
17	PERPRES NO. 122 TAHUN 2022	PENGESAHAN PROTOCOL 6 RAILWAYS BORDER AND INTERCHANGE STATIONS (PROTOKOL 6 STASIUN PERBATASAN DAN STASIUN PERPINDAHAN PERKERETAAPIAN)
18	PERPRES NO. 8 TAHUN 2022	DEWAN NASIONAL, SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL, DEWAN KAWASAN, DAN ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS
19	PERPRES NO. 87 TAHUN 2022	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
20	PERPRES NO. 47 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI
21	PERPRES NO. 16 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN AGEN INTELIJEN
22	PERPRES NO. 67 TAHUN 2022	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO (AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC)
23	PERPRES NO. 37 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERDAGANGAN
24	PERPRES NO. 74 TAHUN 2022	KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2020-2024
25	PERPRES NO. 71 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
26	PERPRES NO. 65 TAHUN 2022	PEROLEHAN TANAH DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN DI IBU KOTA NUSANTARA
27	PERPRES NO. 57 TAHUN 2022	PENGESAHAN PERSETUJUAN UMUM ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ANGOLA TENTANG KERJA SAMA EKONOMI, ILMIAH, TEKNIK DAN KEBUDAYAAN (GENERAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ANGOLA ON ECONOMIC, SCIENTIFIC, TECHNICAL AND CULTURAL COOPERATION)
28	PERPRES NO. 132 TAHUN 2022	ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL
29	PERPRES NO. 39 TAHUN 2022	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
30	PERPRES NO. 35 TAHUN 2022	PENGUATAN FUNGSI PENYULUHAN PERTANIAN
31	PERPRES NO. 62 TAHUN 2022	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
32	PERPRES NO. 17 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INTELIJEN
33	PERPRES NO. 26 TAHUN 2022	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
34	PERPRES NO. 27 TAHUN 2022	PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE TENTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KESEPULUH DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)
35	PERPRES NO. 9 TAHUN 2022	REVITALISASI FASILITAS PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA/BANDAR UDARA HALIM PERDANAKUSUMA
36	PERPRES NO. 84 TAHUN 2022	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
37	PERPRES NO. 103 TAHUN 2022	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
38	PERPRES NO. 52 TAHUN 2022	PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
39	PERPRES NO. 80 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENYULUH PAJAK
40	PERPRES NO. 125 TAHUN 2022	PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
41	PERPRES NO. 102 TAHUN 2022	KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
42	PERPRES NO. 113 TAHUN 2022	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA
43	PERPRES NO. 20 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN
44	PERPRES NO. 85 TAHUN 2022	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
45	PERPRES NO. 63 TAHUN 2022	PERINCIAN RENCANA INDUK IBU KOTA NUSANTARA
46	PERPRES NO. 124 TAHUN 2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PANITERA
47	PERPRES NO. 94 TAHUN 2022	KEMENTERIAN PERTAHANAN
48	PERPRES NO. 15 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN
49	PERPRES NO. 92 TAHUN 2022	JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
50	PERPRES NO. 66 TAHUN 2022	RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN GRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO, SURABAYA, SIDOARJO, DAN LAMONGAN
51	PERPRES NO. 18 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN
52	PERPRES NO. 97 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
53	PERPRES NO. 13 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN
54	PERPRES NO. 72 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
55	PERPRES NO. 81 TAHUN 2022	PENGESAHAN ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM (PROTOKOL ASEAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA YANG DISEMPURNAKAN)
56	PERPRES NO. 108 TAHUN 2022	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023
57	PERPRES NO. 49 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL NEGOSIATOR PERDAGANGAN
58	PERPRES NO. 50 TAHUN 2022	PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI
59	PERPRES NO. 86 TAHUN 2022	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
60	PERPRES NO. 114 TAHUN 2022	STRATEGI KEBUDAYAAN
61	PERPRES NO. 129 TAHUN 2022	PENGESAHAN AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE OZONE LAYER, KIGALI,2016 (AMENDEMEN ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON, KIGALI, 2016)
62	PERPRES NO. 24 TAHUN 2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
63	PERPRES NO. 104 TAHUN 2022	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
64	PERPRES NO. 79 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK
65	PERPRES NO. 120 TAHUN 2022	PENUGASAN KHUSUS DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
66	PERPRES NO. 12 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PERKEBUNRAYAAN
67	PERPRES NO. 112 TAHUN 2022	PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
68	PERPRES NO. 115 TAHUN 2022	KEBIJAKAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
69	PERPRES NO. 59 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR
70	PERPRES NO. 93 TAHUN 2022	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
71	PERPRES NO. 6 TAHUN 2022	RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK BONE
72	PERPRES NO. 119 TAHUN 2022	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG SKOUW DI PROVINSI PAPUA
73	PERPRES NO. 96 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
74	PERPRES NO. 78 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN
75	PERPRES NO. 106 TAHUN 2022	PERCEPATAN INVESTASI MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG DI PROVINSI JAWA TENGAH
76	PERPRES NO. 19 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS INTELIJEN
77	PERPRES NO. 123 TAHUN 2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG
78	PERPRES NO. 44 TAHUN 2022	PENGESAHAN BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE (TRAKTAT BUDAPEST MENGENAI PENGAKUAN INTERNASIONAL PENYIMPANAN JASAD RENIK UNTUK KEPENTINGAN PROSEDUR PATEN)
79	PERPRES NO. 55 TAHUN 2022	PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
80	PERPRES NO. 46 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT
81	PERPRES NO. 128 TAHUN 2022	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
82	PERPRES NO. 11 TAHUN 2022	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
83	PERPRES NO. 4 TAHUN 2022	RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT SULAWESI
84	PERPRES NO. 56 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
85	PERPRES NO. 36 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
86	PERPRES NO. 90 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
87	PERPRES NO. 32 TAHUN 2022	NERACA KOMODITAS
88	PERPRES NO. 60 TAHUN 2022	RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN KENDAL, DEMAK, UNGARAN, SALATIGA, SEMARANG, DAN PURWODADI
89	PERPRES NO. 40 TAHUN 2022	RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU
90	PERPRES NO. 34 TAHUN 2022	RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025
91	PERPRES NO. 121 TAHUN 2022	BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
92	PERPRES NO. 69 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
93	PERPRES NO. 22 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
94	PERPRES NO. 1 TAHUN 2022	RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
95	PERPRES NO. 116 TAHUN 2022	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
96	PERPRES NO. 28 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN
97	PERPRES NO. 133 TAHUN 2022	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PEJABAT STRUKTURAL BANK TANAH
98	PERPRES NO. 53 TAHUN 2022	DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
99	PERPRES NO. 77 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN
100	PERPRES NO. 100 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
101	PERPRES NO. 107 TAHUN 2022	PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT) PROTOCOL TO AMEND THE CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES
102	PERPRES NO. 118 TAHUN 2022	RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2020-2024
103	PERPRES NO. 134 TAHUN 2022	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023
104	PERPRES NO. 68 TAHUN 2022	REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
105	PERPRES NO. 41 TAHUN 2022	RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT NATUNA-NATUNA UTARA
106	PERPRES NO. 101 TAHUN 2022	STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
107	PERPRES NO. 23 TAHUN 2022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
108	PERPRES NO. 126 TAHUN 2022	PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL
109	PERPRES NO. 42 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN
110	PERPRES NO. 61 TAHUN 2022	PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF CROSS BORDER TRANSPORT OF PASSENGERS BY ROAD VEHICLES (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP ANGKUTAN PENUMPANG LINTAS BATAS DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN)
111	PERPRES NO. 2 TAHUN 2022	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL TAHUN 2021-2024
112	PERPRES NO. 82 TAHUN 2022	PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL
113	PERPRES NO. 76 TAHUN 2022	PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990 (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI KESIAPSIAGAAN, PENANGGULANGAN DAN KERJA SAMA TERKAIT PENCEMARAN MINYAK, 1990)
114	PERPRES NO. 30 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN
115	PERPRES NO. 105 TAHUN 2022	HAK KEUANGAN BAGI SEKRETARIS, ANGGOTA DEWAN PENGARAH, DAN STAF KHUSUS DEWAN PENGARAH, SERTA FASILITAS LAINNYA BAGI DEWAN PENGARAH DAN STAF KHUSUS DEWAN PENGARAH BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
116	PERPRES NO. 127 TAHUN 2022	KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, KONSESI, HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU HAK PENGELOLAAN
117	PERPRES NO. 83 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM
118	PERPRES NO. 99 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
119	PERPRES NO. 38 TAHUN 2022	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI PENGURUS DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
120	PERPRES NO. 5 TAHUN 2022	RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK TOMINI
121	PERPRES NO. 43 TAHUN 2022	KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN
122	PERPRES NO. 91 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP
123	PERPRES NO. 14 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG
124	PERPRES NO. 64 TAHUN 2022	RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022-2042
125	PERPRES NO. 3 TAHUN 2022	RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT JAWA
126	PERPRES NO. 48 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK
127	PERPRES NO. 95 TAHUN 2022	PENYELENGGARAAN ASEAN PARA GAMES XI TAHUN 2022
128	PERPRES NO. 7 TAHUN 2022	PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022
129	PERPRES NO. 73 TAHUN 2022	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SPANYOL MENGENAI DINAS-DINAS PENERBANGAN BERJADWAL (AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SPAIN RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES)
130	PERPRES NO. 45 TAHUN 2022	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
131	PERPRES NO. 58 TAHUN 2022	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA
132	PERPRES NO. 130 TAHUN 2022	RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
133	PERPRES NO. 51 TAHUN 2022	PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
1	PERPRES NO. 98 TAHUN 2021	PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
2	PERPRES NO. 1 TAHUN 2021	PENGELOLAAN MIKROORGANISME
3	PERPRES NO. 24 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	PERPRES NO. 112 TAHUN 2021	PENGESAHAN FOURTH PROTOCOL TO AMEND THE, ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PROTOKOL KEEMPAT UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)
5	PERPRES NO. 77 TAHUN 2021	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI
6	PERPRES NO. 90 TAHUN 2021	PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE)
7	PERPRES NO. 78 TAHUN 2021	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
8	PERPRES NO. 66 TAHUN 2021	BADAN PANGAN NASIONAL
9	PERPRES NO. 18 TAHUN 2021	KEMENTERIAN KESEHATAN
10	PERPRES NO. 42 TAHUN 2021	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
11	PERPRES NO. 75 TAHUN 2021	DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA
12	PERPRES NO. 32 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
13	PERPRES NO. 6 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
14	PERPRES NO. 49 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL
15	PERPRES NO. 81 TAHUN 2021	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
16	PERPRES NO. 63 TAHUN 2021	KEMENTERIAN INVESTASI
17	PERPRES NO. 101 TAHUN 2021	PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT FAVIPIRAVIR
18	PERPRES NO. 4 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
19	PERPRES NO. 46 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
20	PERPRES NO. 28 TAHUN 2021	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
21	PERPRES NO. 61 TAHUN 2021	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
22	PERPRES NO. 36 TAHUN 2021	PENGESAHAN AGREEMENT RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY OF THE PARTNERSHIPS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR THE SEAS OF EAST ASIA (PERSETUJUAN PENGAKUAN PERSONALITAS HUKUM INTERNASIONAL ATAS KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LAUT ASIA TIMUR)
23	PERPRES NO. 43 TAHUN 2021	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
24	PERPRES NO. 53 TAHUN 2021	RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021 - 2025
25	PERPRES NO. 14 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAH TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
26	PERPRES NO. 45 TAHUN 2021	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
27	PERPRES NO. 7 TAHUN 2021	RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020-2024
28	PERPRES NO. 89 TAHUN 2021	PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
29	PERPRES NO. 82 TAHUN 2021	PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN
30	PERPRES NO. 62 TAHUN 2021	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
31	PERPRES NO. 26 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI
32	PERPRES NO. 39 TAHUN 2021	HAK KEUANGAN BAGI ANGGOTA PANEL AHLI DAN SEKRETARIS TIM PANEL AHLI PADA MAHKAMAH PELAYARAN DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
33	PERPRES NO. 44 TAHUN 2021	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
34	PERPRES NO. 41 TAHUN 2021	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
35	PERPRES NO. 48 TAHUN 2021	PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN COORDINATING CENTRE FOR ANIMAL HEALTH AND ZOONOSES (PERSETUJUAN MENGENAI PEMBENTUKAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK KESEHATAN HEWAN DAN ZOONOSIS)
36	PERPRES NO. 20 TAHUN 2021	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
37	PERPRES NO. 51 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN
38	PERPRES NO. 34 TAHUN 2021	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
39	PERPRES NO. 88 TAHUN 2021	STRATEGI NASIONAL KELANJUTSIAAN
40	PERPRES NO. 92 TAHUN 2021	PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCE, SHARM EL.SHEIKH 2019 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI RADIOKOMUNTKASI SEDUNIA, SHARM EL SHEIKH 2O19)
41	PERPRES NO. 94 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA
42	PERPRES NO. 35 TAHUN 2021	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA UNTUK ELIMINASI PAJAK BERGANDA SEHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN DAN PENGHINDARAN PAJAK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE)
43	PERPRES NO. 59 TAHUN 2021	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (GREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
44	PERPRES NO. 102 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
45	PERPRES NO. 29 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
46	PERPRES NO. 117 TAHUN 2021	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
47	PERPRES NO. 115 TAHUN 2021	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022
48	PERPRES NO. 74 TAHUN 2021	PEMBERDAYAAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT
49	PERPRES NO. 8 TAHUN 2021	KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024
50	PERPRES NO. 116 TAHUN 2021	PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN ACARA INTERNASIONAL DI PROVINSI BALI, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
51	PERPRES NO. 103 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
52	PERPRES NO. 57 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
53	PERPRES NO. 97 TAHUN 2021	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
54	PERPRES NO. 106 TAHUN 2021	ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA
55	PERPRES NO. 38 TAHUN 2021	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL TENTANG KANTOR AREA ITU DI JAKARTA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION CONCERNING THE ITU AREA OFFICE IN JAKARTA)
56	PERPRES NO. 87 TAHUN 2021	PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN REBANA DAN KAWASAN JAWA BARAT BAGIAN SELATAN
57	PERPRES NO. 3 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA
58	PERPRES NO. 60 TAHUN 2021	PENYELAMATAN DANAU PRIORITAS NASIONAL
59	PERPRES NO. 22 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
60	PERPRES NO. 40 TAHUN 2021	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
61	PERPRES NO. 114 TAHUN 2021	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
62	PERPRES NO. 15 TAHUN 2021	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
63	PERPRES NO. 111 TAHUN 2021	DANA ABADI DI BIDANG PENDIDIKAN
64	PERPRES NO. 79 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN
65	PERPRES NO. 91 TAHUN 2021	PENGESAHAN FIRST PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN TENTANG KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG)
66	PERPRES NO. 31 TAHUN 2021	PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PADA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024
67	PERPRES NO. 10 TAHUN 2021	BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL
68	PERPRES NO. 21 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN
69	PERPRES NO. 12 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
70	PERPRES NO. 72 TAHUN 2021	PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
71	PERPRES NO. 113 TAHUN 2021	STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BADAN BANK TANAH
72	PERPRES NO. 108 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
73	PERPRES NO. 19 TAHUN 2021	PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH
74	PERPRES NO. 5 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA
75	PERPRES NO. 110 TAHUN 2021	KEMENTERIAN SOSIAL
76	PERPRES NO. 58 TAHUN 2021	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK GUINEA EKUATORIAL MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EQUATORIAL GUINEA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS)
77	PERPRES NO. 109 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
78	PERPRES NO. 50 TAHUN 2021	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
79	PERPRES NO. 30 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
80	PERPRES NO. 23 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000
81	PERPRES NO. 84 TAHUN 2021	RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI TRAMENA TAHUN 2020-2044
82	PERPRES NO. 2 TAHUN 2021	PENGESAHAN CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS (KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING)
83	PERPRES NO. 65 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF DAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF
84	PERPRES NO. 104 TAHUN 2021	RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022
85	PERPRES NO. 80 TAHUN 2021	KEMENTERIAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL
86	PERPRES NO. 54 TAHUN 2021	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
87	PERPRES NO. 93 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
88	PERPRES NO. 83 TAHUN 2021	PENCANTUMAN DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN/ATAU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PUBLIK
89	PERPRES NO. 64 TAHUN 2021	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
90	PERPRES NO. 105 TAHUN 2021	STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024
91	PERPRES NO. 9 TAHUN 2021	BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
92	PERPRES NO. 100 TAHUN 2021	PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT REMDESIVIR
93	PERPRES NO. 37 TAHUN 2021	PENGESAHAN CHARTER OF THE DEVELOPING-8 ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION (PIAGAM DEVELOPING-8 ORGANISASI UNTUK KERJA SAMA EKONOMI)
94	PERPRES NO. 17 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
95	PERPRES NO. 99 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
96	PERPRES NO. 69 TAHUN 2021	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
97	PERPRES NO. 107 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
98	PERPRES NO. 27 TAHUN 2021	PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN
99	PERPRES NO. 96 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR
100	PERPRES NO. 70 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2007 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
101	PERPRES NO. 16 TAHUN 2021	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB UNTUK PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK ATAS PENANAMAN MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS)
102	PERPRES NO. 76 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
103	PERPRES NO. 71 TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN SASARAN DAN MESIN POMPA AIR BAGI PETANI SASARAN
104	PERPRES NO. 47 TAHUN 2021	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
105	PERPRES NO. 73 TAHUN 2021	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA
106	PERPRES NO. 11 TAHUN 2021	KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
107	PERPRES NO. 86 TAHUN 2021	DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL
108	PERPRES NO. 85 TAHUN 2021	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022
109	PERPRES NO. 25 TAHUN 2021	KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
110	PERPRES NO. 67 TAHUN 2021	PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
111	PERPRES NO. 68 TAHUN 2021	PEMBERIAN PERSETUJUAN PRESIDEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA
112	PERPRES NO. 95 TAHUN 2021	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN
1	PERPRES NO. 68 TAHUN 2020	KOMISI NASIONAL DISABILITAS
2	PERPRES NO. 57 TAHUN 2020	KEMENTERIAN KEUANGAN
3	PERPRES NO. 89 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR UNTUK ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR AIR SERVICES)
4	PERPRES NO. 90 TAHUN 2020	PENGESAHAN AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA)
5	PERPRES NO. 54 TAHUN 2020	PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
6	PERPRES NO. 72 TAHUN 2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
7	PERPRES NO. 11 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
8	PERPRES NO. 6 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
9	PERPRES NO. 118 TAHUN 2020	PENGADAAN TEKNOLOGI INDUSTRI MELALUI PROYEK PUTAR KUNCI
10	PERPRES NO. 84 TAHUN 2020	PENGESAHAN FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN)
11	PERPRES NO. 75 TAHUN 2020	PELAKSANAAN HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI
12	PERPRES NO. 58 TAHUN 2020	PENATAAN DAN PENYEDERHANAAN PERIZINAN IMPOR
13	PERPRES NO. 120 TAHUN 2020	BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE
14	PERPRES NO. 105 TAHUN 2020	PENGESAHAN PROTOCOL 2 DESIGNATION OF FRONTIER POSTS (PROTOKOL 2 PENUNJUKAN POS-POS PERBATASAN)
15	PERPRES NO. 25 TAHUN 2020	TATA KELOLA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
16	PERPRES NO. 121 TAHUN 2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA GAS BUMI
17	PERPRES NO. 59 TAHUN 2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
18	PERPRES NO. 112 TAHUN 2020	PEMBUBARAN DEWAN RISET NASIONAL, DEWAN KETAHANAN PANGAN, BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA, BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN, KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA, KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL, BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI, KOMISI NASIONAL LANJUT USIA, BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA, DAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
19	PERPRES NO. 104 TAHUN 2020	HAK KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
20	PERPRES NO. 29 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
21	PERPRES NO. 43 TAHUN 2020	RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI RIAU DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
22	PERPRES NO. 52 TAHUN 2020	PEMBANGUNAN FASILITAS OBSERVASI DAN PENAMPUNGAN DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) ATAU PENYAKIT INFEKSI EMERGING DI PULAU GALANG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU
23	PERPRES NO. 87 TAHUN 2020	RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2044
24	PERPRES NO. 95 TAHUN 2020	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
25	PERPRES NO. 46 TAHUN 2020	PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN PLUS THREE EMERGENCY RICE RESERVE AGREEMENT (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN CADANGAN BERAS DARURAT ASEAN PLUS TIGA)
26	PERPRES NO. 40 TAHUN 2020	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
27	PERPRES NO. 5 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
28	PERPRES NO. 77 TAHUN 2020	TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
29	PERPRES NO. 9 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
30	PERPRES NO. 65 TAHUN 2020	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
31	PERPRES NO. 99 TAHUN 2020	PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
32	PERPRES NO. 53 TAHUN 2020	SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS)
33	PERPRES NO. 55 TAHUN 2020	SEKRETARIAT KABINET
34	PERPRES NO. 41 TAHUN 2020	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENGON
35	PERPRES NO. 32 TAHUN 2020	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI HAK PENGELOLAAN TERBATAS
36	PERPRES NO. 63 TAHUN 2020	PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024
37	PERPRES NO. 21 TAHUN 2020	INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM
38	PERPRES NO. 7 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
39	PERPRES NO. 79 TAHUN 2020	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA
40	PERPRES NO. 103 TAHUN 2020	JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
41	PERPRES NO. 37 TAHUN 2020	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
42	PERPRES NO. 28 TAHUN 2020	KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
43	PERPRES NO. 44 TAHUN 2020	SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA
44	PERPRES NO. 80 TAHUN 2020	PENGESAHAN NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 (KONVENSI INTERNASIONAL NAIROBI MENGENAI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL, 2007)
45	PERPRES NO. 61 TAHUN 2020	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
46	PERPRES NO. 102 TAHUN 2020	PELAKSANAAN SUPERVISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
47	PERPRES NO. 8 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
48	PERPRES NO. 78 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE TENTANG KANTOR GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE DI REPUBLIK INDONESIA (HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE RELATING TO THE OFFICE OF THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF INDONESIA)
49	PERPRES NO. 70 TAHUN 2020	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH
50	PERPRES NO. 116 TAHUN 2020	KEMENTERIAN LUAR NEGERI
51	PERPRES NO. 42 TAHUN 2020	PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI KEPADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
52	PERPRES NO. 91 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA TENTANG ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA CONCERNING AIR SERVICES)
53	PERPRES NO. 64 TAHUN 2020	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
54	PERPRES NO. 14 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
55	PERPRES NO. 18 TAHUN 2020	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020–2024
56	PERPRES NO. 96 TAHUN 2020	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
57	PERPRES NO. 62 TAHUN 2020	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
58	PERPRES NO. 34 TAHUN 2020	PENGESAHAN ASEAN – HONG KONG, CHINA FREE TRADE AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)
59	PERPRES NO. 15 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
60	PERPRES NO. 86 TAHUN 2020	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021
61	PERPRES NO. 3 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
62	PERPRES NO. 38 TAHUN 2020	JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
63	PERPRES NO. 109 TAHUN 2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
64	PERPRES NO. 123 TAHUN 2020	PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2021
65	PERPRES NO. 49 TAHUN 2020	GAJI ATAU UPAH DAN HAK KEUANGAN LAINNYA BAGI ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
66	PERPRES NO. 115 TAHUN 2020	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN, PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN, DOKTER HEWAN KARANTINA, DAN PARAMEDIK KARANTINA HEWAN
67	PERPRES NO. 83 TAHUN 2020	RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH SELAT MAKASSAR
68	PERPRES NO. 108 TAHUN 2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
69	PERPRES NO. 2 TAHUN 2020	PENGESAHAN BEIJING TREATY ON AUDIOVISUAL PERFORMANCES (TRAKTAT BEIJING MENGENAI PERTUNJUKAN AUDIOVISUAL)
70	PERPRES NO. 82 TAHUN 2020	KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
71	PERPRES NO. 27 TAHUN 2020	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
72	PERPRES NO. 117 TAHUN 2020	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
73	PERPRES NO. 101 TAHUN 2020	PENGESAHAN KERANGKA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KERJA SAMA EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA UNTUK TUJUAN DAMAI (FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND USES OF OUTER SPACE FOR PEACEFUL PURPOSES)
74	PERPRES NO. 67 TAHUN 2020	SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
75	PERPRES NO. 76 TAHUN 2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA
76	PERPRES NO. 19 TAHUN 2020	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
77	PERPRES NO. 23 TAHUN 2020	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
78	PERPRES NO. 106 TAHUN 2020	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
79	PERPRES NO. 98 TAHUN 2020	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
80	PERPRES NO. 71 TAHUN 2020	TATA CARA PERSETUJUAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
81	PERPRES NO. 30 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI MIKRONESIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATED STATES OF MICRONESIA ON EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)
82	PERPRES NO. 39 TAHUN 2020	PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)
83	PERPRES NO. 85 TAHUN 2020	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
84	PERPRES NO. 35 TAHUN 2020	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
85	PERPRES NO. 10 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
86	PERPRES NO. 26 TAHUN 2020	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
87	PERPRES NO. 100 TAHUN 2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
88	PERPRES NO. 22 TAHUN 2020	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA
89	PERPRES NO. 20 TAHUN 2020	UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
90	PERPRES NO. 81 TAHUN 2020	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PADA MANAJEMEN PELAKSANA KARTU PRAKERJA
91	PERPRES NO. 24 TAHUN 2020	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2007 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
92	PERPRES NO. 16 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
93	PERPRES NO. 114 TAHUN 2020	STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF
94	PERPRES NO. 113 TAHUN 2020	RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
95	PERPRES NO. 110 TAHUN 2020	PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN
96	PERPRES NO. 17 TAHUN 2020	SURAT KUASA KHUSUS DALAM PENANGANAN GUGATAN PERDATA DAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PRESIDEN
97	PERPRES NO. 107 TAHUN 2020	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
98	PERPRES NO. 88 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN HUBUNGAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA (AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA)
99	PERPRES NO. 111 TAHUN 2020	HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES
100	PERPRES NO. 33 TAHUN 2020	STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
101	PERPRES NO. 94 TAHUN 2020	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN ASISTEN PENILAI PAJAK
102	PERPRES NO. 47 TAHUN 2020	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
103	PERPRES NO. 93 TAHUN 2020	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI
104	PERPRES NO. 31 TAHUN 2020	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
105	PERPRES NO. 13 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
106	PERPRES NO. 12 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
107	PERPRES NO. 1 TAHUN 2020	PENGESAHAN MARRAKESH TREATY TO FACILITATE ACCESS TO PUBLISHED WORKS FOR PERSONS WHO ARE BLIND, VISUALLY IMPAIRED, OR OTHERWISE PRINT DISABLED (TRAKTAT MARRAKESH UNTUK FASILITASI AKSES ATAS CIPTAAN YANG DIPUBLIKASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA, GANGGUAN PENGLIHATAN, ATAU DISABILITAS DALAM MEMBACA KARYA CETAK)
108	PERPRES NO. 74 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
109	PERPRES NO. 48 TAHUN 2020	BADAN PERTANAHAN NASIONAL
110	PERPRES NO. 36 TAHUN 2020	PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA
111	PERPRES NO. 45 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TERKAIT ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA RELATING TO AIR TRANSPORT)
112	PERPRES NO. 119 TAHUN 2020	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA ANESTESI DAN ASISTEN PENATA ANESTESI
113	PERPRES NO. 69 TAHUN 2020	PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA REPUBLIK KAMERUN
114	PERPRES NO. 73 TAHUN 2020	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
115	PERPRES NO. 66 TAHUN 2020	PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
116	PERPRES NO. 97 TAHUN 2020	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS)
117	PERPRES NO. 4 TAHUN 2020	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
118	PERPRES NO. 56 TAHUN 2020	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
119	PERPRES NO. 92 TAHUN 2020	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN