Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Database Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. Nomor Tentang Unduh
1 1 TAHUN 2022 TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA

myImage

2 2 TAHUN 2022 TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG BUKAN KEPUNYAAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

myImage

3 3 TAHUN 2022 MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

myImage

4 4 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

myImage

5 5 TAHUN 2022 ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

myImage

6 6 TAHUN 2022 ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK

myImage

7 8 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

myImage

8 9 TAHUN 2022 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

myImage

9 1 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN HAKIM

myImage

10 1 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN HAKIM

myImage

11 2 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

myImage

12 3 TAHUN 2021 TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI PENGADILAN NIAGA

myImage

13 1 TAHUN 2020 PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

myImage

14 2 TAHUN 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

myImage

15 3 TAHUN 2020 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

myImage

16 4 TAHUN 2020 ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

myImage

17 5 TAHUN 2020 PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN

myImage

18 6 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN

myImage

19 1 TAHUN 2019 ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

myImage

20 2 TAHUN 2019 PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

myImage

21 3 TAHUN 2019 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

myImage

22 4 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

myImage

23 5 TAHUN 2019 PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

myImage

24 6 TAHUN 2019 PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA

myImage

25 1 TAHUN 2018 TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

myImage

26 2 TAHUN 2018 HAKIM KHUSUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

myImage

27 3 TAHUN 2018 ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

myImage

28 4 TAHUN 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

myImage

29 5 TAHUN 2018 KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

myImage

30 6 TAHUN 2018 PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

myImage

31 7 TAHUN 2018 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

myImage

32 1 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

myImage

33 2 TAHUN 2017 PENGADAAN HAKIM

myImage

34 3 TAHUN 2017 PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

myImage

35 4 TAHUN 2017 TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG

myImage

36 5 TAHUN 2017 TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

myImage

37 6 TAHUN 2017 HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

myImage

38 8 TAHUN 2017 PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

myImage

39 9 TAHUN 2017 FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG

myImage

40 1 TAHUN 2016 PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

myImage

41 2 TAHUN 2016 PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

myImage

42 3 TAHUN 2016 TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

myImage

43 4 TAHUN 2016 LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN

myImage

44 5 TAHUN 2016 SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH

myImage

45 6 TAHUN 2016 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SERTA PENGADAAN TENAGA HAKIM

myImage

46 7 TAHUN 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

myImage

47 8 TAHUN 2016 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN MAHKAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

myImage

48 9 TAHUN 2016 PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

myImage

49 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

myImage

50 11 TAHUN 2016 TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN DAN SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN

myImage

51 12 TAHUN 2016 TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

myImage

52 13 TAHUN 2016 TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI

myImage

53 14 TAHUN 2016 TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

myImage

54 1 TAHUN 2015 PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN

myImage

55 2 TAHUN 2015 TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

myImage

56 3 TAHUN 2015 HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

myImage

57 4 TAHUN 2015 PEDOMAN BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG

myImage

58 5 TAHUN 2015 PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

myImage

59 6 TAHUN 2015 HAKIM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN

myImage

60 7 TAHUN 2015 PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

myImage

61 1 TAHUN 2014 PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

myImage

62 2 TAHUN 2014 TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMBERI HIBAH

myImage

63 01/PB/MA/III/2014 PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI

myImage

64 3 TAHUN 2014 PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

myImage

65 4 TAHUN 2014 PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

myImage

66 5 TAHUN 2014 PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

myImagemyImage

67 1 TAHUN 2013 TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK PIDANA LAIN

myImagemyImage

68 2 TAHUN 2013 TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU

myImage

69 3 TAHUN 2013 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

myImagemyImage