No Viral No Justice dan Ketimpangan Akses Keadilan di Indonesia

Dampak paling mengerikan dari ketergantungan pada mekanisme viral ini adalah terciptanya stratifikasi keadilan baru. Sila kelima Pancasila menjanjikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi mereka yang memiliki kuota internet, ponsel pintar, dan narasi yang "instagramable". Jika Algorithmic Discretion menjadi standar tak tertulis, lantas bagaimana nasib mereka yang perkaranya tidak "seksi" untuk dijual di etalase media sosial? Di sinilah prinsip Equality Before the Law yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tercederai secara brutal. Keadilan menjadi komoditas eksklusif yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu memobilisasi opini publik. Kita sedang bergerak menuju jurang diskriminasi hukum gaya baru, di mana "nilai jual" sebuah kasus menentukan prioritas penyelesaiannya oleh negara, mengabaikan korban-korban yang sunyi dari sorotan likes dan retweet.

Oklokrasi Digital dan Bahaya Trial by Mob dalam Penegakan Hukum

Lebih jauh lagi, fenomena ini mengundang masuknya praktik oklokrasi, atau pemerintahan oleh massa, ke dalam ruang lingkup yudisial. Ketika netizen bertindak sebagai juri, hakim, sekaligus eksekutor moral, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sering kali tergilas. Tekanan massa yang masif memaksa aparat penegak hukum untuk bekerja terburu-buru, sering kali mengabaikan scientific crime investigation demi memuaskan dahaga publik akan penangkapan pelaku. Satjipto Rahardjo pernah mengingatkan bahwa hukum harus membahagiakan rakyatnya (Rahardjo, 2009), tetapi kebahagiaan itu tidak boleh dicapai dengan cara melanggar hak asasi orang lain melalui peradilan jalanan (trial by mob) yang dipindahkan ke ruang digital. Penegakan hukum yang didikte oleh viralitas rentan melahirkan miscarriage of justice, karena fokus penyidik bergeser dari pembuktian materiil yang presisi menjadi manajemen krisis hubungan masyarakat (Humas).