Ramai fenomena kibar bendera One Piece di HUT RI. Apakah ini melanggar hukum? Simak analisis yuridis lengkap berdasarkan UUD 1945 dan UU Bendera, serta maknanya sebagai kritik sosial.

Populisme adalah penyakit yang menggerogoti konstitusi & demokrasi. Kenali bahayanya sebelum negara hukum runtuh

Literasi Hukum - Sebuah perbincangan di keheningan subuh dengan seorang kawan yang berprofesi sebagai jaksa menjadi pemantik tulisan ini. Di tengah hirupan pertama kopi pagi, ia bercerita dengan nada...

KPK memeriksa eks Sekdis CKTR Bekasi Beni Saputra untuk menelusuri aliran uang dari tersangka kasus ijon proyek. KPK juga membuka opsi memanggil pihak lain, termasuk Rieke Diah Pitaloka jika keterangannya dibutuhkan.

Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…

Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara dalam negara hukum.

Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.