Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menetapkan batas akhir penerimaan amicus curiae terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, dengan tenggat waktu pada pukul 16.00 WIB tanggal 16 April 2024.
Recent Post
Ketentuan Hukum Kewajiban Ahli Waris Melunasi Utang Pajak Pewaris Wajib Pajak Orang Pribadi
Artikel ini membahas ketentuan hukum kewajiban ahli waris melunasi utang pajak pewaris wajib pajak orang pribadi.
Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu
Artikel ini membahas urgensi penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan dalam konteks Pemilu di Indonesia.
Literasi Hukum Indonesia
Tanggung jawab Bank Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS
Artikel ini membahas tentang tanggung jawab Perbankan Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS.
Jual Beli Artikel Akademis: Tugas Akhir Tingkat Dewa atau Scam Akademis?
Artikel ini membahas tentang fenomena jual beli artikel akademis di dunia perkuliahan dan dosen.
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka
KPK Resmi Tetapkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, sebagai Tersangka dalam Kasus Dugaan Pemotongan Insentif.
Membangun Keadilan: Urgensi Pembaruan Hukum di Era Modern
Artikel ini membahas urgensi pembaruan hukum di Indonesia di tengah dinamika masyarakat modern yang berubah cepat.
Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Batak Karo
Artikel ini membahas tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Batak Karo.
Perlindungan Konsumen Jika Barang dari Online Shop Tidak Sesuai
Artikel ini membahas secara mendalam tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jika barang yang mereka beli ternyata berbeda atau tidak sesuai.
Kekuatan Hukum Covernote Notaris di Pengadilan
Artikel ini membahas peranan vital notaris dalam hukum keperdataan, dengan fokus pada pembuatan dan kekuatan hukum covernote notaris di pengadilan.
Extraordinary Crime: Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Supply and Demand Reduction
Artikel ini membahas tentang bagaimana tindak pidana narkotika dapat direduksi dan diberantas melalui pendekatan supply and demand reduction.
Berkenalan Dengan Judicial Activism dan Judicial Restraint
Artikel ini memberikan analisis mendalam yang menyoroti pandangan ahli, contoh konkret, dan implikasi praktis dari judicial activism dan judicial restraint.
Peran Perhumpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Untuk Kepastian Hukum di Lingkungan Rumah Susun
Artikel ini akan membahas mengenai kepastian dari Perhumpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dalam membantu penghuni rumah susun
Kerugian Keuangan Negara dalam Kepailitan: Akibat Hukum BUMN Tidak Terdaftar Dalam Daftar Piutang Perusahaan Pailit
Artikel ini membahas mengenai Akibat hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terdaftar dalam daftar piutang Perusahaan pailit
Perlindungan Hukum Anak di Indonesia terhadap Pencabulan: Kasus Honorer Damkar mencabuli Anak kandung
Artikel ini membahas kasus dugaan pencabulan terhadap anak di Jakarta Timur yang telah menarik perhatian publik.
Perlindungan Data Pribadi dan Penyelesaian Sengketa dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi
Peran teknologi dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks risiko kejahatan dunia maya seperti peretasan data pribadi.
Akibat Dari Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin; Hak Anak dan Gono Gini?
Perkawinan campuran dalam era globalisasi sekarang sudah sangat banyak ditemukan, dalam hal ini masih banya yang tidak membuat perjanjian kawin.
Perlindungan dan Pendampingan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum
Artikel ini membahas pentingnya menjaga, merawat, dan melindungi anak sebagai anugerah dan tanggung jawab besar dalam kehidupan.
White Collar Crime : Korupsi dan Money Laundry dalam Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkeadilan Kasus Korupsi Tambang Timah 271 Triliun
Tindak Korupsi Tambang Timah yang dilakukan oleh pelaku dengan status sosial ekonomi tinggi
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas Korupsi oleh Terdakwa DPO: Urgensi Persidangan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
Artikel ini menggali urgensi persidangan in absentia dalam kasus korupsi yang melibatkan terdakwa DPO di Indonesia.