KPK Tahan Gus Alex Terkait Korupsi Kuota Haji, Usai Periksa Intensif
KPK tahan mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, terkait dugaan korupsi kuota haji. Penahanan ini memperdalam
Lewati ke konten
Literasi Hukum Indonesia
SOROTAN
Topik
Pasang Iklan
Info & Kontak
Produk Digital
Tryout & Bank Soal
Bank Soal & Tryout: UPA, Kuliah Hukum, & CPNS 2026 (SKD)
Latihan berbasis soal untuk persiapan UPA (tryout ujian advokat), kuliah hukum (Latihan/UTS/UAS), dan CPNS 2026 (SKD). Beli per paket sesuai kebutuhan—akses langsung setelah checkout, lengkap dengan skor dan pembahasan ringkas.
Penulis Dibayar
Creator Rewards (Poin)
Mau menulis dibayar? Kirim artikel ke Literasi Hukum dan dapatkan honornya.
Honor berbasis poin dari pembaca yang benar-benar engaged (dibaca dengan wajar & lolos validasi). Anda bisa mengirim Opini, Berita, Materi Hukum, atau Ruang Publik.
Media
Pasang Iklan & Sponsor
Pasang Iklan di LiterasiHukum.com
Jangkau audiens hukum (mahasiswa, akademisi, praktisi). Lihat media kit, opsi placement, dan kirim brief kerja sama.
Tajuk Rencana
Lihat Semua
Editorial
Sikap, pandangan, dan tajuk rencana resmi redaksi terhadap isu hukum yang aktual.
Tajuk Rencana
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
Pilihan Editor
Berita Terkini
Lihat Semua
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Fadia Arafiq dalam Proyek Outsourcing Pekalongan
KPK mengungkap dugaan Fadia Arafiq mengintervensi kepala dinas agar memakai perusahaan keluarganya, PT RNB, dalam proyek outsourcing Pemkab...
Iran Sudah Pilih Pemimpin Tertinggi Baru, tetapi Namanya Belum Diumumkan
Majelis Ahli Iran disebut telah memilih pemimpin tertinggi baru pengganti Ali Khamenei. Namun hingga kini, nama tokoh yang terpilih belum di...
Pasang Iklan
Info & Kontak
KPK Tahan Gus Alex Terkait Korupsi Kuota Haji, Usai Periksa Intensif
KPK tahan mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, terkait dugaan korupsi kuota haji. Penahanan ini memperdalam
Kapolda NTT Nonaktifkan Dirresnarkoba Terkait Dugaan Pemerasan Tersangka
Kapolda NTT nonaktifkan Dirresnarkoba terkait dugaan pemerasan tersangka narkoba. Enam personel lain diperiksa Propam. Sanksi etik menanti.
KPK Tetapkan Bupati Cilacap Tersangka Pemerasan THR
KPK tetapkan Bupati Cilacap dan Sekda sebagai tersangka pemerasan THR. Dana diduga ditarik dari perangkat daerah. Apa dampak hukumnya?
Produk Digital
Tryout & Bank Soal
Bank Soal & Tryout: UPA, Kuliah Hukum, & CPNS 2026 (SKD)
Latihan berbasis soal untuk persiapan UPA (tryout ujian advokat), kuliah hukum (Latihan/UTS/UAS), dan CPNS 2026 (SKD). Beli per paket sesuai kebutuhan—akses langsung setelah checkout, lengkap dengan skor dan pembahasan ringkas.
Penulis Dibayar
Creator Rewards (Poin)
Mau menulis dibayar? Kirim artikel ke Literasi Hukum dan dapatkan honornya.
Honor berbasis poin dari pembaca yang benar-benar engaged (dibaca dengan wajar & lolos validasi). Anda bisa mengirim Opini, Berita, Materi Hukum, atau Ruang Publik.
Media
Pasang Iklan & Sponsor
Pasang Iklan di LiterasiHukum.com
Jangkau audiens hukum (mahasiswa, akademisi, praktisi). Lihat media kit, opsi placement, dan kirim brief kerja sama.
Opini Terkini
Lihat Semua
Ketika Pembangunan Menormalisasi Kerusakan Lingkungan
Pembangunan vs lingkungan: benarkah kerusakan lingkungan 'normal' demi pertumbuhan ekonomi? Telaah kritis kebijakan & implikasi konstitusional.
Ketahanan Rumah Tangga: Benteng Hadapi Krisis Pangan Dan Energi?
Ketika Kritik dan Pembelaan Sama-Sama Diklaim Demokratis
Menyoal Standar Ganda Rekrutmen Hakim MK: Ancaman Independensi?
Efek Domino Konflik AS Vs Iran Dapat Memicu Konflik Global?
Menjual Udara Segar: Era Baru Ekonomi Karbon Indonesia
Putusan BPSK Mangkrak? Strategi Eksekusi Efektif Di Pengadilan
Menulis Gelar Tanpa Ijazah: Gengsi atau Risiko Hukum?
Dampak Eskalasi AS-Iran: Ancaman Nyata bagi Ketahanan Pangan Indonesia
Perpres 110/2025: Antara Kedaulatan Ekologis atau Legalisasi Ekstraksi
Konflik Doktrin Sifat Melawan Hukum dalam Rumusan Delik Kerugian Negara
Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia
Apakah Praperadilan Bisa Diajukan Dua Kali? Membedah Batasan di Bawah KUHAP 1981 dan KUHAP 2025
Putusan Hakim dan Ruang Independensi Yudisial
Pasang Iklan
Info & Kontak
